Tenaga Magang dan Kader Posyandu Puskesmas Kulisusu Tidak Digaji 9 Bulan

  • Bagikan
Sekretaris Dinas Kesehatan Buton Utara, Sumardin di ruang kerjanya. (Foto: Harto Nuari/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Puluhan tenaga magang Puskesmas Kulisusu mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, Senin (11/9/2017). Aksi ini buntut dari kekecewaan, karena sudah sembilan bulan belum menerima honor.

Bukan hanya itu, massa juga mempertanyakan surat keputusan magang yang tak kunjung dibagikan. Termasuk oknum yang mengutak-atik anggaran Puskesmas Kulisusu.

“Kita datang di sini bukan untuk demo. Tapi menuntut hak kami, karena sudah sembilan bulan belum terima honor,” kata Salah Seorang Tenaga Magang Puskesmas Kulisusu, Iman.

Ada tiga poin utama sehubungan status mereka yang dipertanyakan di instansi itu. Mulai dari SK penetapan mereka, honor, oknum yang mengotak-atik anggaran Puskesmas Kulisusu yang diduga berdampak pada penganggaran honor magang tidak diketahui hingga kini.

“Poin satu dan dua sudah dijawab. Dan sudah ada jaminan dari dinas,  bahwa honor tenaga magang akan dibayarkan diperubahan anggaran,” terang Iman.

Mantan Kepala Puskesmas Kulisusu, Dasmin menjelaskan usulan pagu anggaran puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Umun senilai Rp 520 juta. Sedangkan honor tenaga magang dan kader posyandu senilai Rp 454. 800.000 telah dimasukkan di dalam usulan anggaran tersebut.

“Saya tidak tahu digeser ke mana (anggaran honor tenaga magang dan posyandu Puskesmas Kulisusu),” jelas Dasmin.

Untuk memberikan hak honor tenaga magang dan posyandu, Dinas Kesehatan Butur telah memasukkan usulan pihak puskesmas senilai Rp 522 juta ke Bappeda pada APBD Perubahan 2017.

Informasi dihimpun SultraKini.Com, anggaran Puskesmas Kulisusu dialihkan ke Puskesmas Wa Ode Buri dan Kambowa, sebab kedua puskesmas ini mengalami penambahan anggaran. Persoalan tersebut rupaya tidak diketahui Sumardin selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Butur.

“Saya tidak tahu. Tapi soal honor anak magang Puskesmas Kulisusu, kami sudah usulkan ke Bappeda. Dulu SKPD Puskesmas yang mengusulkan anggaran itu. Tapi, begitu keluar DPA-nya sudah tidak ada,” ujar Sumardin.

Laporan: Harto Nuari

  • Bagikan