SULTRAKINI.COM:WAKATOBI- Ketua Tim klarifikasi kebijakan Pemerintah daerah Wakatobi, Masiuddin, mengaku kecewa dengan kinerja Staf Sekretariat DPRD Wakatobi, Samsul Bahri. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pembentukan tim klarifikasi sekitar dua minggu belum saja dituntaskan pembuatannya.
Sebelumnya, rapat pembentukan tim klarifikasi ini telah diputuskan di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Wakatobi untuk berkonsultasi dengan Pemda Wakatobi, terkait sejumlah kebijakan kontrofersi. Misalnya pelantikan empat mantan napi koruptor, pelantikan orang meninggal, pemutasian kepala sekolah SMA dan pemecatan para honorer K2.
“Usai rapat Bamus minggu lalu, saya langsung sampaikan ke Kabag Persidangan, Samsul Bahri, agar segera membuat SK lalu di sodorkan ke Ketua DPRD Wakatobi supaya saya bersama tim bisa bekerja. Namun sampai saat ini belum dibuat juga,” kata Ketua tim klarifikasi, Masiuddin, Jumat (03/02/2017).
Ia menilai kinerja dari staf Sekretarian DPRD Wakatobi, tidak sesuai yang diharapkan, “Seharusnya usai rapat, SK tersebut sudah harus selesai hari itu juga. SK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, namun kami mau kerja bagaimana kalau SK belum ada,” ucap anggota DPRD Wakatobi ini.
Tim klarifikasi tersebut, beranggotakan lima perwakilan fraksi, yaitu Faksi PAN La India, Fraksi PDIP Wa Ode Rusmi, Faksi Hanura Iin Suyanto, Fraksi PIB Abdul Gani Syukur dan Fraksi Asri Masuiddin.
Laporan: Amran Mustar Ode
