Reses DPRD Konsel: Warga Tersudutkan Lima Masalah

  • Bagikan
Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo saat memimpin rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2017 tentang penyampaian laporan hasil reses. (Foto: Adryan Lusa/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KONAWE SELATAN – Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan masa sidang kedua tahun 2017 sekaligus penutupan masa sidang pada 29 Mei 2017, umumnya menemukan permasalahan masyarakat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, pendidikan, lingkungan, kesehatan sampai konflik sosial.

Berdasarkan reses anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) I oleh Try Haryono di lima kecamatan, yakni Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Andoolo Barat dan Kecamatan Buke mengeluhkan pelaksanaan sejumlah program yang tidak efektif dalam bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan. Misalnya kekurangan tenaga pengajar, penyimpangan dana Indonesia pintar, kurangnya pupuk, benih, tidak adanya honor badan permusyawaratan desa dan kerusakan infrastruktur jalan.

“Takaran bensin pertamina di Kecamatan Lalembuu selalu kurang, pengadaan sarana air bersih tidak dapat difungsikan di Kecamatan Tinanggea, pembangunan jembatan yang putus, konflik tanah dan pencemaran limbah PT CAM di Desa Bumi Raya yang menimbulkan bau yang sangat menyengat,” terang Try Haryono.

Sedangkan Dapil II meliputi Kecamatan Basala, Benua, Angata, Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranomeeto Barat dan Kecamatan Ranomeeto. Kedelapan kecamatan tersebut, juga mempermasalahkan hal yang sama. Menurut Juru Bicara Dapil II, Samsu, hampir semua kecamatan mengalami kekurangan tenaga pendidik, permasalahan pupuk, benih, jaminan kesehatan sampai persoalan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat.

“Wilayah Dapil II hampir semua kecamatan sangat kekurangan tenaga guru, ketersediaan bibit dan pupuk sering datang tidak tepat waktu, beberapa masyarakat tidak mendapat jaminan kesehatan,” jelas Samsu.

Sementara Dapil III Kecamatan Baito, Palangga, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Konda dan Kecamatan Wolasi, masyarakatnya melaporkan sejumlah permasalahan sehubungan akses jalan, kawasan hutan, batas wilayah dan kesehatan.

Akses jalan dikeluhkan masyarakat dikarenakan tidak ada realisasi pengaspalan Kecamatan Baito, tepatnya ruas Alangga-Baito pada 2015 lalu. “Belum jelas batas status HTI (Hutan Tanaman Industri), tapi perusahaan sudah masuk dan terjadi transaksi jual beli lahan oleh masyarakat dan pihak perusahaan. Masalah batas wilayah Konsel dan Kota Kendari belum jelas, percetakan sawah perlu adanya irigasi yang mendukung, serta normalisasi kali Laeya yang menimbulkan dampak banjir,” ungkap Juru Bicara Dapil III, Anshari Tawulo.

Laporan reses Dapil IV mencakup wilayah Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur dan Kecamatan Laonti. Khusus Desa Landipo, Kecamatan Moramo ditemukan adanya perekrutan tenaga kerja PT Sungai Raya melalui organisasi masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya menemukan anggota badan permusyawaratan daerah dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dipilih tanpa demokratis dan dilantik kepala desa. Begitu juga sengketa lahan di Kecamatan Moramo dengan PT Tiram belum ada putusan resmi.

Juru Bicara Dapil IV, Hamrin mengatakan masyarakat di wilayah ini dihadapkan permasalahan tapal batas antara Desa Ulusena dan Desa Sumber Sari. “Kecamatan Kolono masih tentang tapal batas, jembatan penghubung sangat tidak layak untuk dilewat, permintaan pembangunan gedung sekolah madrasyah, sarana air bersih, kekurangan guru dan honor GTT. Kecamatan Laonti masyarakat meminta bibit unggul padi sawah, bantuan alat pertanian serta permintaan bantuan sertifikat prona (Proyek Operasi Nasional Agraria),” kata Hamrin.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo akan memasukkan semua aspirasi masyarakat pada program-program dewan guna diteruskan kepada Bappeda sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam rencana perencanaan kerja pemerintah daerah pada 2018 mendatang.

“Semua hasil reses terkait dengan aspirasi masyarakat yang kita serap pada masa sidang II ini akan dimasukan pada program-program dewan,” ucapnya.

Laporan: Adryan Lusa

  • Bagikan