SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Gonjang ganjing terkait berapa kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang 2017, akhirnya terjawab. Pemkab siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp 2,2 miliar. Meski terbilang minim, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panwas menyatakan sikap siap menggelar PSU dengan anggaran seadanya.
Kesepahaman anggaran PSU terplot saat rapat bersama antara tim badan anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bombana bersama KPUD, Panwas serta pihak keamanan dari unsur TNI dan Polri, Jumat (19/5/2017) di ruang Rapat DPRD Bombana.
Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Bombana, Andi Firman itu, berjalan cukup alot. Tarik-ulur terkait pagu anggaran masing-masing institusi penyelenggara (KPUD- Panwas) bersama pagu pihak keamanan menuai perdebatan panjang.
Suasana tersebut dapat dimaklumi, sebab kesanggupan anggaran yang disediakan pemkab senilai Rp 2,2 milar, dinilai jauh dari cukup, apabila dibanding total usulan PSU oleh pihak penyelenggara sebanyak Rp 6,7 miliar. Alhasil pagu anggaran Rp 2,2 miliar disepakati masing-masing instansi guna terlaksananya PSU.
Awal terlaksananya rapat dimulai pembacaan ketersediaan cadangan anggaran PSU yang dimiliki pemkab Bombana hanya Rp 1 miliar. Praktis pembacaan anggaran itu, membuat pihak penyelenggara pesimis.
Namun ditengah pembahasan, Ketua TAPD Pemkab Bombana yang dipimpin Sekda Bombana, Burhanuddin HS, NOY mengatakan pihaknya mengupayakan dana tambahan lebih dari Rp 1 miliar dalam pelaksanaan PSU pada 30 Mei 2017.
Hadirnya upaya dana tambahan itu, menjadi titik terang kepastian digelarnya PSU Bombana. Dengan pembagian, KPUD Rp 1,2 Miliar, Panwas Rp 600 juta, Kepolisian Rp 300 juta dan TNI Rp 100 juta. Sebelumnya usulan penganggaran PSU masing-masing KPUD Rp 2,159 miliar, Panwas Rp 1,8 miliar, Polres 2,091 miliar dan Kodim Rp 550 juta.
Usai pembahasan, Ketua DPRD Bombana, Andi Firman menegaskan tidak ada lagi alasan untuk tidak digelar PSU sebab anggaran telah disepakati bersama.
“Anggaran itu sudah aman. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak PSU. Karena tadi menurut KPU dengan anggaran Rp 1,2 miliar itu, mereka sudah bisa jalan. Pengakuan panwas juga, dengan anggaran 600 juta itu, sudh bisa jalan. Tinggal TNI dan Polri. Tadi sudah di plot juga bahwa kepolisian itu 300 juta sementara TNI itu 100 juta,” terang Andi.
Ia berharap agar penyelenggara menepati janjinya dengan menjalankan PSU sesuai tupoksinya. Serta mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama menjaga keamanan selama proses PSU.
“Ciptakanlah PSU yang bersih, murni, bebas kecurangan. Mari bersama membantu TNI dan Polri untuk menjaga keamanan bersama. Saya pun meminta kepada kedua paslon terkait ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Bombana, Burhanudin mengatakan pemkab bakal malu bila tidak sanggup menggelar PSU hanya akibat tidak punya dana. Kata dia anggaran bakal disiasati pada item penganggaran yang belum digunakan Pemkab.
“TPAD itu punya cara untuk mengambil dana dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diakhir tahun. Salah satu contohnya, perayaaan HUT Bombana, Itu kan di Bulan Desember. Nah kalau kita gunakan sekarang, kan tidak ada berpengaruhnya. Nanti kita anggarkan lagi di APBDP,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua KPUD Bombana, Arisman mengaku akan memaksimalkan anggaran Rp 1,2 Miliar itu demi terselenggaranya PSU Kabupaten Bombana. “Jika cuma itu, ya tentu kita upayakan. Insya Allah kita akan dilaksanakan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Panwas Kabupaten Bombana, Darma rupanya akan menghilangkan sebagian item kegiatan diantaranya agenda konsultasi. “Yang jelas jauh dari apa yang kami ajukan. Terpaksa kami harus hilangkan sebagian biaya-biaya lainnya diantaranya konsultasi, hingga biaya lain seperti biaya soal gakumndu,” singkat Darma.
(Baca juga: Tujuh TPS PSU di Pilkada Bombana)
Laporan: Badar
