SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kolaka merasa kecewa atas jawaban Bupati Kolaka Ahmad Safei terkait Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LKPJ) Bupati Kolaka tahun 2015 dalam rapat paripurna, Selasa (28/06/2016).
Rasa kecewa itu disampaikan langsung Ketua Fraksi PKS, Rusman usai Ahmad Safei menyampaikan jawaban terhadap pandangan 8 fraksi.
“Sebenarnya kami kecewa karena pandangan kami (fraksi PKS) yang mempertanyakan berbagai hal dalam LKPJ tapi tidak dijawab oleh pak bupati,” sorot Rusman dalam rapat paripurna.
Diantara yang dipertanyakan fraksi PKS, namun tak mendapat jawaban detil bupati yakni mengenai persoalan pendapatan retribusi yang dinilai capaiannya sangat rendah. Namun dalam LKPJ tak disebutkan penyebabnya. Begitu pula, mengenai posisi keuangan daerah per 31 Desember 2015 dinyatakan surplus sebesar Rp13 miliar lebih, namun faktanya sampai saat ini masih terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun 2015 belum terbayarkan.
“Inilah yang kami inginkan ada penjelasan dari Bupati, tapi mudah – mudahan pada kesempatan lainnya dapat dijelaskan,” ungkapnya.
Bahkan fraksi gabungan yang dalam pandangan fraksinya mempertanyakan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp13 miliar lebih, namun bupati memberikan penjelasan bahwa SiLPA tersebut diketahui setelah BPK melakukan audit.
Untuk diketahui penilaian keterangan keuangan Pemda Kolaka Tahun 2015, BPK kembali mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama seperti Tahun 2014 lalu.
Terkait opini WDP yang telah dua kali berturut – turut diperoleh dimasa pemerintahan Ahmad Safei- Muh. Jayadin. Dalam rapat paripurna Ahmad Safei kembali berjanji untuk bekerja keras menata pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selama ini menjadi persoalan serius untuk dibenahi.
