Pemerintahan Abu Hasan Tidak Diakui DPRD Butur

  • Bagikan
Ketua DPRD Buton Utara, Muh. Rukman Basri, menemui demonstran dari Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat di pelataran kantor DPRD Buton Utara (foto: Harto Nuari/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – DPRD Buton Utara, mengeluarkan pernyataan tidak mengakui pemerintahan Abu Hasan yang tidak lain Bupati Buton Utara. Pernyataan itu, diungkapkan dalam rapat pimpinan bersama 13 anggota DPRD Butur.

Dewan berpendapat, bupati selalu melibatkan kelompok masyarakat tertentu dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pengangkatan pejabat esolon, II, III, dan IV. Selain itu, kelompok tertentu juga dilibatkan dalam mengatur kegiatan proyek. Sehingga terjadi kegaduhan, baik itu di kalangan birokrasi maupun masyarakat. Bahkan sejumlah pejabat esolon II, III, dan IV di non job, tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian mengangkat guru sebagai pelaksanan tugas kepala desa.

“Kami telah memperjuangkan Beliau (Abu Hasan), tapi dia lupa dengan apa yang pernah dijanjikan kepada rakyat,” kata Wakil ketua DPRD Buton Utara, Sujono, Jumat (3/03/2017).

Menurutnya,  permasalahan lain juga terjadi dalam pelaksanakan tes intelegensi bagi para pejabat esolon. Kegiatan ini tidak masuk dalam tahapan lelang jabatan, tapi pejabat yang mengikuti tes tersebut dimintai uang. Kasus pungli ini sedang dalam  penyelidikan aparat kepolisian.

Untuk itu, pihaknya meminta pembentukkan Panitia Khusus (Pansus) guna penyelidikan hal tersebut.

“Anehnya lagi, ada seorang kepala sekolah yang sudah mendapat surat pelantikan. Tapi, begitu dia datang di aula Bappeda ternyata tidak ada namanya,” tambahnya.

Kekecewaan sama dilontarkan, Anggota DPRD Buton Utara, La Ode Abdul Manan. Ditegaskannya, dewan harus melahirkan satu rekomendasi. “Mulai dari persoalan non job pejabat sampai Pungli. Ini harus lahirkan rekomendasi,” tandas legislator PAN itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Pansus non job, Muh. Istigfar mengatakan, hasil rekomendasi Pansus sudah diserahkan kepada pimpinan. Rencananya, Senin (6/3) mendatang akan dibawa dalam rapat paripurna.

“Tergantung paripurna, apakah rekomendasi kami itu ada yang dikurangi atau bertambah. Intinya kami sudah bekerja dan telah selesai,” tutur Istigfar.

Persoalan itu sempat mengundang aksi demonstrasi dari Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat. Mereka desak DPRD Butur secepatnya mengeluarkan rekomendasi ketidak percayaan kepada Bupati Butur, Abu Hasan, terkait penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Laporan: Harto Nuari

  • Bagikan