SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat tahun ini akan kebagian pasokan listrik tambahan sebesar 5 Megawatt (MW) dari PLN Sulselbar. Dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik itu, diharapkan pemadaman bergilir tidak akan sering terjadi.
Komisi III DPRD Mubar, Rabu (12/4/2017) pekan lalu, menginisiasi pertemuan dengan pihak PT PLN Wilayah Sulselbar di kantor PLN Makassar. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III meminta komitmen PLN atas Peraturan Menteri ESDM RI nomor 8 tahun 2016, tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan PT PLN, yang mulai diberlakukan pasa tanggal 1 Januari 2017.
Permen ini lebih detail mengatur tentang hak-hak dasar yang harus didapatkan oleh konsumen dan kewajiban pihak PLN, terkait standar mutu dan pelayanan.
Pihak PLN yang diwakili Manager Bisan Transmisi dan Distributor Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar, Defiar Anis, menjelaskan bahwa penyebab utama pemadaman adalah terjadinya defisit 2,3 MW pada PLN Rayon Raha. Serta terjadinya kerusakan instalasi pada PLTU Baruta, yang selama ini menjadi salah satu penyokong utama interkoneksi pelayanan PLN Baubau, Muna dan Muna Barat.
“Solusi untuk itu maka pihak PLN akan menambah kapasitas pembangkit pada PLN Raha dengan kapasitas 5 MW yang realisasinya dalam tahun 2017 ini juga. Jika hal ini sudah terealisasi, maka jaringan instalasi listrik yang di Desa Lasama, Kembar Maminasa dan Kampobalano Muna Barat yang telah dibangun sebelumnya, Insya Allah dalam tahun ini akan difungsikan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Mubar, Zahril Baitul, yang ditemui SULTRAKINI.COM, Senin (17/4/2017).
PLN juga, lanjut Zahril, berkomitmen membangun jaringan instalasi listrik di beberapa desa di Kecamatan Wadaga dan Tiworo Selatan dalam tahun ini. Selain itu, DPRD juga meminta pihak PLN membangun jaringan instalasi listrik pada 13 desa yang tersebar di beberapa pulau di Selat Tiworo.
“Alhamdulillah pihak PLN berkomitmen untuk menjadikan hal tersebut sebagai program utama di tahun 2018 mendatang,” tambahnya.
Politisi PAN ini juga menyampaikan penjelasan pihak PLN, bahwa masalah utama selama ini dalam pelayanan PLN di seluruh Indonesia, tingginya selisih antara biaya produksi yakni Rp 1.517/KWH, sementara harga jual Rp 955/KWH. Sehingga PLN terus berupaya mencari sumber-sumber energi terbarukan yang bisa menghasilkan energi listrik bagi masyarakat.
“Kami dari DPRD memberi gambaran tentang makin meningkatnya kebutuhan pasokan listrik di daerah, seiring dengan makin meningkatkan populasi penduduk dan aktivitas perekonomian masyarakat. Demikian pula dengan akan difungsikannya Bandara Sugimanuru dan Rumah Sakit Modern Raha serta tumbuh dan berkembangnnya sentral usaha baru,” sambungnya.
Pihak DPRD juga mendesak PLN membangun pusat pembangkit listrik yang terpisah dan bisa mengurangi ketergantungan dari PLN Baubau, dalam melayani pasokan kebutuhan listrik di wilayah daratan Muna (Muna Barat, Muna dan Buton Tengah).
PLN sendiri saat ini, sedang membangun Grand Desain konektivitas instalasi listrik yang terintegrasi di Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Pola ini seperti yang telah diterapkan di Wilayah Jawa dan Sumatra. PLN Wilayah Sulselbar juga berkomitmen akan membangun jaringan instalasi listrik pada seluruh desa di wilayah Sultra.
Laporan: Akhir Sanjaya
