SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Untuk kesekian kalinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kolaka, kembali mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kolaka terkait persoalan listrik dan pelayanan kepada pelanggan.
Hal itu diungkapkan oleh sejumlah anggota Komisi III saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan PLN Kolaka (16/5/2017). Dalam rapat sempat diwarnai aksi keluar ruangan atau walkout oleh anggota komisi III Hasbi Mustafa, sebagai bentuk protes rapat dihadiri kepala ranting PLN demisoner.
“Percuma saja kalau kita RDP dengan Kepala PLN yang sudah tidak menjabat lagi hari ini, ini kan akan berulang-ulang terus, tidak ada keputusan yang bisa diambil, kalau begini saya tidak bisa mengikuti RDP ini,” ucap Legislator Hanura itu sambil berdiri keluar ruangan rapat.
Hal serupa juga dilakukan Wakil Ketua Komisi III Rusman yang tidak diberi waktu cukup oleh Pemimpin RDP, Ketua Komisi III Edy Gunawan Arafiq saat memberikan pertanyaan kepada sejumlah pejabat PLN Kolaka dalam RDP tersebut.
“Kalau begini saya keluar saja, saya tidak suka kalau pertanyaan saya dipotong-potong, masa yang lain sudah diberi waktu, sementara saya tidak diberikan keleluasaan, saya lebih baik keluar,” kata Legislator Demokrat ini sambil berlalu keluar ruangan RDP.
Meski terjadi aksi walkout, RDP tetap dilanjutkan. Sejumlah pendapat dan pernyataan pun dilontarkan oleh anggota Komisi III tentang pelayanan tidak maksimal dari PLN Kolaka. “Jadi persoalan listrik ini selalu berulang-ulang, ada apa sebenarnya ini, pemadaman selalu terjadi, padahal kita sudah mendapat suplai dari Antam, ini apa sebenarnya?,” ungkap Legislator Gerindra Syaifullah Khalik dalam pertemuan tersebut.
Legislator PPP Jariah, juga menyoroti persoalan kenaikan pembayaran listrik. “Lebih banyak matinya, makanya masyarakat itu sekarang mengatakan bahwa yang kita bayar ini bukan menyalanya tapi matinya. Dan herannya lagi sudah banyak matinya tapi pembayarannya tambah naik terus,” terangnya.
Sementara itu anggota Komisi III Mustafa berharap PLN dapat transparan dalam persoalan listrik di Kolaka. “Kita terbuka saja pak, apa yang sebenarnya terjadi di Kolaka, persoalan ini sudah berlarut-larut dan terus dikeluhkan oleh warga,” ungkap legislator Golkar itu.
Dijelaskan Kepala Ranting PLN Kolaka, Iwan yang sudah demisioner karena baru menerima SK pemutasian dirinya mengatakan bahwa sebenarnya soal supali listrik telah mencukupi kebutuhan Kolaka. Namun permasalahan tersebut dipengaruhi gangguan internal dan eksternal yang tidak terproteksi.
“Sebenarnya sudah cukup, saat ini kita memiliki suplai 22,5 MW itu sudah termasuk dari suplai PT Antam dan mesin sewa kita. Sementara beban puncak kita sekitar 17 MW, hanya saja memang kita sering ada gangguan baik eksternal maupun internal yang memang di Kolaka ini belum terproteksi, sehingga kita masih kesulitan menanganinya,” terangnya.
Meski demikian kata dia, dengan keterbatasan personil PLN telah memaksimalkan gangguan tersebut. Sehubungan kenaikan pembayaran listrik, Iwan mengungkapkan hal itu dipengaruhi kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi listrik.
“Jadi ada kenaikan pembayaran untuk beberapa kategori pelanggan sesuai keputusan pemerintah, nantinya subsisidi listrik tersebut akan dihapus,” ujar Iwan.
Sementara itu ketua komisi III Edy Gunawan yang meimpin rapat menyatakan akan menindaklanjuti terkait persoalan listrik di Kolaka dengan Kepala PLN yang baru.
Laporan: Suparman Sultan/Mirwan
