SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Masyarakat Buton Tengah menyegel kantor bupati karena kecewa dengan Pj Bupati La Ode Ali Akbar yang dinilai telah banyak mendatangkan kerabat dan keluarga dari kampungnya untuk mengisi jabatan strategis di pemda Buteng.
Aksi segel kantor Bupati Buteng dilakukan gabungan pemuda dan masyarakat dari tujuh kecamatan pada Kamis (20 April 2017) siang.
“Hampir di seluruh jabatan strategis dikuasai keluarganya (Plt Bupati). Contoh Kepala Keuangan dan Aset Daerah adalah istrinya sendiri, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah saudara kandung bupati, demikian pula Kepala BKD dan masih banyak lagi. Ini tindakan yang betul-betul menggeser putra-putri terbaik Buton Tengah,” teriak Riki, orator kecamatan Mawasangka saat unjuk rasa.
Untuk itu massa menuntut agar pelantikan tanggal 7 Maret 2017 lalu dianulir karena tidak sesuai dengan perintah ASN dan melanggar aturan.
Menanggapi tuntutan massa tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng La Ode Hasimin berjanji akan membicarakan hal ini dengan Pj.Bupati maupun anggota DPRD Buteng yang saat itu tidak berada di tempat.
“Saya akan sampaikan kepada pimpinan menyangkut harapan dan keinginan adik-adik semua agar sesuai dengan mekanisme serta aturan yang berlaku,” kata Hasimin.
Massa kemudian memberi batas waktu sepekan atas penyelesaian masalah tersebut, jika tidak maka mereka akan kembali datang berunjukrasa dengan massa yang lebih banyak lagi.
Usai gelar aksi di kantor Bupati Buteng massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Kolonial (Gertak) kembali melanjutkan aksinya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng.
Sayangnya, tidak satu pun dari 25 anggota DPRD berada di tempat.
Hal ini membuat massa aksi yang ingin mengeluarkan aspirasinya naik pitam dan kesal terhadap para wakil rakyat.
“Ini sangat mengecewakan, biar hanya satu orang tidak ada di tempat. DPRD apa ini, kalau begini modelnya, bagusnya mereka (anggota DPRD) mengundurkan diri saja,” kesal Riki.
Kata Riki, harusnya anggota DPRD tidak absen semua agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan cepat. Kalau begini jadinya para anggota DPRD hanya memperalat jabatannya untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.
“Ini malah berangkat semua, studi banding terus, baru tidak ada hasil. Uang rakyat terbuang percuma dan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Koordinator Kecamatan Lakudo, Sahlan malah menuding bahwa keberangkatan seluruh anggota DPRD Buteng ke Jakarta untuk nonton Fildan. Seoarang finalis artis Akademi Dangdut asal Baubau yang saat ini masuk lima besar.
Fildan memang tampil menyanyi di Studio TV Indosiar pada Kamis malam tadi. Setiap Fildan tampil selalu ada saja anggota DPRD dan pejabat dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara yang ikut nonton.
“Anggota DPRD ini sudah tidak layak jadi tumpuan masyarakat. Coba lihat saja sebentar malam, mereka pasti nonton Fildan di Jakarta,” pungkasnya.
Ketua DPRD Buteng, Adam, menjelaskan 25 anggotanya yang absen dikarenakan para anggota tersebut sedang konsultasi tiga departemen di Jakarta.
“Untuk mereka (demonstran) ketahui bahwa kami (DPRD) tidak ada di kantor karena lagi konsultasi di pusat, Komisi A lagi konsultasi di departemen parawisata terkait keparawisataan. Komisi B ke Departemen Sosial terkait masalah jaminan sosial sedangkan Komisi C ke Departemen Kemenpora mengenai sarana dan prasarana olahraga di Buton Tengah,” jelasnya saat dikonfirmasi SultraKini.com via telepon selulernya.
lanjut politisi PAN tersebut, tindakan para demonstran itu terbilang cukup spontan di mana kami (DPRD) tidak dapatkan pemberitahuan bahwa hari ini ada aksi.
“Harusnya para demonstran itu sudah memberitahukan ke kami tentang aksi tersebut, dua atau tiga hari sebelum digelar aksi, agar kami di DPRD dapat menyiapkan semuanya,” tutupnya.
Namun demikian, pantauan SultraKini.com melalui layar TV, semalam sejumlah anggota DPRD Buteng tampak ikut nonton secara langsung dangdutan Fildan di Studio 5 Indosiar. Termasuk ketua DPRD Buteng, Adam ikut nonton Fildan.
Laporan: Ali Tidar
