SULTRAKINI.COM: KENDARI – Bakal maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, bertekad kembali melanjutkan program-programnya ketika menjabat sebagai Gubernur Sultra periode 2003-2008, utamanya program pembangunan. Hal itu disampaikan saat pemaparan visi misi bakal calon gubernur di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Selasa (5/9/2017).
Untuk mewujudkan program tersebut, kata Ali Mazi, ada empat pendekatan dan strategi yang akan dilakukan, yaitu pembangunan sebagai poros perubahan kebudayaan dan peradaban, pembangunan yang berporos pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan, serta pembangunan berbasis investasi maupun meritoktasi birokrasi.
Untuk melakukan pembangunan sebagai poros perubahan kebudayaan dan peradaban, katanya, harus dimulai dari perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat Sultra untuk maju, mandiri dan sejahtera dengan menguasai IPTEK yang dilandasi dengan iman dan takwa, sehingga terwujud masyarakat yang berbudaya dan beradab, santun dalam berbicara dan sopan dalam bertindak.
“Kalau itu sudah terbuktikan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial akan mudah kita capai,” jelas Bang Ali, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Ali Mazi memaparkan, pembangunan berporos kepentingan sosial ekonomi kerakyatan, akan terwujud ketika dimulai dari desa dengan pengukuhan desa sebagai badan hukum milik desa dan redistribusi pemerataan aset dan faktor produksi.
Sementara pada aspek pembangunan berbasis investasi, kata Ali Mazi, tidak selalu mengacu pada anggaran yang bersandar pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana dekonsentrasi, tetapi lebih mengacu PAD dan mengidentifikasi peluang investasi baru.
Adapun strategi meritokrasi birokrasi yang dicetuskannya ialah bagaimana mengembangkan orientasi prestasi (merit system) atau meritokrasi dalam budaya dan pelaksanaan kerja pegawai negeri sipil.
Melalui merit system tersebut, penerapan orientasi kinerja melalui peningkatan dan kesejahteraan pegawai akan mudah terealisasi dengan baik. Orientasi kinerja lainnya, ialah pembagian kerja pegawai sebagai pekerja kantor dan pekerja lapangan.
“Kita perlu menyejahterakan masyarakat dengan memberi perhatian pada pembagian kerja agar tidak ada lagi masyarakat yang berdiam diri dan bekerja sesuai dengan minatnya,” pungkas mantan Ketua DPD Golkar periode 2004-2009 ini.
Laporan: Hasrul Tamrin
