SULTRAKINI.COM: MUNA – Bupati Muna, LM. Rusman Emba, tegaskan kepengurusan Akademi Keperawatan (Akper) Muna, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
“Akper masih menjadi kewenangan Pemda. Belum ada pelepasan. Kopertis belum mengeluarkan izin. Segala sesuatunya masih Pemda, sambil mencari rujukan yang ideal,” jelasnya, saat berdialog dengan para mahasiswa Akper Muna, Kamis (16/02/2017).
Persoalan itu sebelumnya, memicu aksi demonstrasi mahasiswa bersangkutan yang mempertanyakan dualisme kepemimpinan Akper Muna. Termasuk hadirnya kepemilikan kampus oleh oknum tertentu. Belum lagi pengurus lama mengklaim Akper Muna adalah yayasan miliknya. Pada akhirnya, mahasiswa dihadapkan dengan pilihan ruang kuliah yang terbelah.
“Saya menjamin mahasiswa yang kuliah tetap memperoleh ijazah. Karena sekali lagi Akper adalah milik Pemda, yang legal secara hukum itu adalah pengurus baru,” tegasnya.
Laporan: Arto Rasyid
