SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara menganggap pemerintah provinsi tidak serius menghadapi Pemilihan Gubernur 2018. Pasalnya anggaran yang dialokasikan ke pihak Bawaslu sangat jauh dari yang diharapkan.
Dikatakan Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, dari total anggaran yang diajukan pihaknya sebesar Rp 140 miliar namun disetujui hanya Rp 10 miliar. Angka tersebut menurutnya sangat mustahil mengakomodir seluruh agenda dan program Bawaslu di Pilgub Sultra 2018.
“Sepertinya pemprov tidak serius menghadapi pilgub. Kita punya 17 kabupaten dan kota, tetapi hanya dianggarkan Rp 10 miliar untuk Pilgub,” jelas Hamiruddin Udu kepada SultraKini.Com melalui sambungan telepon, Minggu (7/5/2017).
Meski Hamiruddin belum mengetahui kepastian perkembangan terbaru terkait anggaran yang diajukan, tetapi mestinya penganggaran tersebut sudah harus jelas dan rampung di Mei 2017 karena tahapan Pilgub Sultra akan dimulai pertengahan 2017.
Hamiruddin mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Sultra sebanyak Rp 140 miliar akan digunakan untuk honor penyelenggara di tingkat bawah, operasional selama tahapan, sosialisasi, bintek dan pengawasan selama tahapan pilgub.
“Kalau Rp 10 miliar itu hanya bisa digunakan selama dua bulan oleh teman-teman,” katanya.
Sebelumnya, KPUD Sultra juga mengeluhkan anggaran Pilgub 2018 yang hanya diberikan Rp 93 miliar dari Rp 117 miliar yang diajukan di APBD 2017. Padahal pihak KPUD Sultra perlu membiayai penyelenggara di tingkat bawah, pemutakhiran data, sosialisasi dan bintek di tujuh belas kabupaten/kota.
(Baca juga: Penganggaran Pilgub Sultra 2018 Belum Tuntas)
