SULTRAKINI.COM: MUNA -- Dua Organisasi Masyarakat (Ormas) Kabupaten Muna, yang mengatas namakan dari Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMMPH) bersama Lembaga Sosial Rakyat Demokrat (LSRD) Kabupaten Muna, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015, yang melibatkan 21 Kepala Desa di lima kecamatan Kabupaten Muna Barat.
Ini Daftar 21 Desa Muna Barat yang Dilapor ke Jaksa atas Dugaan Korupsi ADD 2015
Festival Kota Tua Bouton
Ketua KMMPH Muna, Amir Fariki (kiri) dan Ketua LSRD Muna, Adrian (kanan) usai diwawancarai wartawan di salah satu ruang Kejari Muna. Foto: Arto Rasyid/SultraKini.com

Festival Kota Tua Bouton

Pantauan SULTRAKINI.COM, kedua Ormas tiba di kantor Kejari Muna, Selasa, 10 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 Wita. Kedua ormas itu, masing-masing diketuai Amir Faisal dari KMMPH dan Adrian selaku ketua LSRD nampak membawa lembaran kertas setebal berkisar 30 cm yang sudah terjilid menuju ruang Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Muna.

Amir mengatakan laporan tersebut didasari data yang dimiliki, ditemukannya kerugian negara berkisar Rp.700 juta lebih.

"Laporan yang akan kami sampaikan ini terkait penyalahgunaan ADD, yang mana ada beberapa item pekerjaan, diantaranya pekerjaan jalan usaha tani, pekerjaan sumur bor, pengadaan hand traktor, pengadaan sapi dan lain-lain. Setelah kami totalkan sekitar Rp.700 juta terindikasikan merugikan negera, atas pekerjaan yang tersebar di 21 desa,” jelas Faisal didampingi Adrian.

Terkait laporan itu, keduanya meminta dengan tegas kepada pihak Kejari Muna, segera menindak lanjuti dugaan korupsi sebagaimana yang sudah menjadi komitmen Kajari Muna di Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2016 lalu.

"Bahwa pada hari anti korupsi dunia, 9 Desember 2016 lalu, semua pihak, mulai Kejari, ormas, media dan unsur pemerintah terkait,  sudah mendeklarasikan diri memerangi korupsi. Bapak Kajari dan seluruh stack holder yang ada di pemerintahan sudah berkomitmen untuk menindak lanjuti segala bentuk tindakan apapun mengenai praktek kasus korupsi." tegasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai laporan tersebut ada kaitannya dengan politik, Amir Fariki membantah bahwa laporan itu tidak ada hubungannya dengan momentum Pilkada yang terjadi di Muna Barat. Ini persoalan hukum, bagaimana pun hukum tetap bisa ditegakkan.

Berikut data dugaan pelanggaran sejumlah desa dari lima kecamatan di Kabupaten Muna Barat yang dilaporkan.

Delapan desa di Kecamatan Tiworo Tengah, terdiri dari Desa Suka Damai, Desa Mekar Jaya, Desa Lakabu, Desa Wapae, Desa Wanseriwu, Desa Momuntu, Desa Langku-langku, dan Desa Labokolo.

Tujuh desa di Kecamatan Kusambi, terdiri dari Desa Lemoambo, Desa Kasakamu, Desa Lakawoge, Desa Lapokainse, Desa Bakeramba, Desa Guali, dan Desa Sidamangura.

Empat desa di Kecamatan Napano Kusambi, terdiri dari Desa Masara, Desa Lahaji, Desa Kombikuno, dn Desa Tangkumaho

Sedangkan dua desa lainnya terdapat di Kecamatan Sawerigading, yakni Desa Ondoke dan satu desa di Kecamatan Wadaga, yakni Desa Katobu.

Laporan: Arto Rasyid

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations