SULTRAKINI.COM:MUNA- Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Muna, La Ege langsung menjadikan permasalahan pungli sebagai prioritas kerja diawal masa jabatannya. Bahkan jika guru atau PNS kedapatan melakukannya, Diknas tidak segan memberikan sanksi ringan sampai sanksi disiplin berat.
Kepala Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Muna, La Ege ditemui di ruang kerjanya (foto: Arto Rasyid/SULTRAKINI.COM)

"Saya sudah tegaskan semua PNS harus taat atau wajib menaati kentuan yang berlaku, baik ketentuan pendidikan dan ketentuan lainnya. Salah satunya ketentuan tentang pungli," ujarnya, Senin (9/01/2017).

Dia menjelaskan, acuan peraturan terkait hal itu berdasarkan surat edaran Kemendagri dalam bentuk intruksi Nomor 180/3935/SJ tertanggal 24 Oktober 2016, tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Di poin tiga intruksi tersebut, dikatakan mencegah dan menghapus pungli khususnya pada area Perizinan, Hibah dan Bantuan Sosial, Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik, Pengadaan barang dan Jasa serta kegiatan lain yang memiliki resiko penyimpangan.

Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin PNS disebutkan bahwa apabila terdapat PNS yang diduga melakukan pelanggara disiplin, maka yang bersangkutan diperiksa, bila terbukti bersalah maka akan di jatuhi sanksi.

"Namanya kedisiplinan PNS itu tidak hanya kehadirannya saja, jika terbukti sanksinya ada berupa teguran lisan, teguran tertulis, hukumannya ada disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat, tergantung jenis pelanggarannya,"Jelasnya.

"Harapannya, kita semua bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya meminta kepada rekan wartawan untuk turut membantu mengawasi dan mengawalnya kinerja saya," tutupLa Ege.

Laporan: Arto Rasyid

Facebook Conversations