SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pelantikan pejabat tersandung kasus korupsi di Wakatobi disoroti massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kambode Raya (Gema Karya) Kendari. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Wakatobi, Senin (9 Januari 2017).
Saat massa menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Wakatobi, Senin (9/1/2017). (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

Massa minta kepada Bupati Wakatobi, H. Arhawi untuk segera mencopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wakatobi, Syarifuddin karena diduga saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Wakatobi telah melakukan korupsi berjamaah bersama kontraktor pada proyek pendalaman alur masuk dermaga Kapota. 

Koordinator aksi, Filman Ode menyebut dalam orasinya bahwa proyek tersebut yang diduga dikorupsi itu dianggarkan melalui APBD Wakatobi tahun 2015 sebesar Rp.1,395 miliar, dikerjakan oleh CV. Tombino Perkasa.

Pekerjaan tidak sesuai bestek. "Berdasarkan informasi yang kami dapat, seharusnya pengerukan kedalaman air dalam proyek tersebut sedalam 2 meter saat air surut, namun kenyataannya saat ini tak cukup 1 meter," ungkap Filman.

Bahkan, kata Filman,  proyek tersebut tak memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai prasyarat dikeluarkan izin eksploitasi melakukan pekerjaan, sehingga pasca pekerjaan seharusnya membawa dampak yang baik untuk masyarakat, bukannya dampak buruk.

Kasus proyek pendalaman alur masuk dermaga Kapota ini tengah ditangani Direktorat Khsusu Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Untuk alasan tidak memperlambat proses penyelidikan di Direskrim Polda Sultra maka Syarifuddin agar dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kami minta Bupati Wakatobi segera mencopot Syarifuddin dari jabatannya sekarang, karena apabila dia masih menjabat sebagai kepala kantor maka saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, dia bisa beralasan lagi perjalanan dinas,” kata Filman.

Tak berselang lama melakukan orasi di depan Kantor Bupati Wakatobi, massa demonstran kemudian diterima oleh Sekda Wakatobi, Juhaiddin untuk berdialog di dalam ruang kerjanya.

Dalam dialog tersebut, selain meminta Bupati Wakatobi segera mencopot Kepala BPBD Wakatobi, massa pun mendesak Bupati Wakatobi agar segera menurunkan Inspektorat Wakatobi untuk mengevaluasi dan memeriksa pekerjaan proyek tersebut.

Selain itu massa meminta Bupati Wakatobi segera membuat surat rekomendasi ke Direskrim Polda Sultra untuk mempercepat proses hukum dalam proyek tersebut.

Menanggapi aspirasi dari massa Gema Raya Kendari, Juhaiddin mengaku segera menyampaikan persoalan ini pada Bupati Wakatobi agar bisa terselesaikan secepatnya. 

Namun Sekda tidak bisa memberikan waktu kapan persoalan ini akan terselesaikan karena dalam pengambilan keputusan ada proses yang harus dilewati.

"Untuk pengambilan keputusan di pemerintahan ada proses yang harus di lewati. Tidak bisa kita buat sesukanya kita, tapi persoalan ini saya akan sampaikan secepatnya ke Bupati agar secepatnya dicari solusi," kata Juhaiddin.

Usai mendengarkan penjelasan Sekda Wakatobi massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Laporan: Amran Mustar Ode

Facebook Conversations