SULTRAKINI.COM: KENDARI - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) terhitung 45 hari lagi. KPUD Sulawesi Tenggara memberikan ultimatum terhadap KPUD tujuh daerah di bawahnya yang akan mengikuti pilkada. Ultimatum yang diberikan berupa larangan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tanpa adanya undangan dari pihak KPUD Sulawesi Tenggara maupun KPU RI.
1,5 Bulan Jelang Pilkada, KPUD Tujuh Daerah Diwarning Masalah Perjalanan Dinas
Ketua KPUD Sulawesi Tenggara, Hidayatullah. (Foto: Didul Interisti/SULTRAKINI.COM)

Hal ini dikatakan Ketua KPUD Sulawesi Tenggara, Hidayatullah, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya terhadap KPUD tujuh daerah di bawahnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pihaknya menganggap masih banyak tahapan yang belum fokus dikerjakan akibat dari agenda keluar daerah yang terlalu sering dengan alasan konsultasi.

"Makanya kami tegaskan kepada komisioner maupun sekretariat jangan meninggalkan tempat tugas kecuali ada undangan dari KPU RI dan KPUD Sultra. Terkait konsultasi, dapat diselesaikan di tingkat provinsi, kecuali di provinsi tidak dapat diselesaikan baru didorong ke KPU RI untuk diberikan petunjuk," terang Hidayatullah, Jumat (29/12/2016) sore.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi jika mendapati pihak komisioner ataupun sekretariat KPUD tujuh daerah pilkada meninggalkan tempat bukan karena undangan. "Sekali kami dapat ada komisioner ataupun sekretariat meninggalkan tempat bukan karena undangan tetapi hanya untuk jalan-jalan, konsultasi ke KPU RI tanpa sepengetahuan KPUD Sulawesi Tenggara, maka kami akan berikan sanksi. Tidak boleh ada yang tinggalkan tempat, apalagi tidak punya fungsi apapun," tegasnya.

Untuk itu, ia menyarankan untuk merevisi biaya perjalanan dinas untuk kepentingan yang lebih prioritas. "Kalau perjalanan dinas terlalu banyak, nanti bisa direvisi untuk kepentingan yang lebih prioritas," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi pada tingkat penyelenggara KPU. Selain itu melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap penyelenggara di tingkatan bawah dalam hal rekruitmen KPPS dan perkembangan data pemilih. "Untuk perkembangan data pemilih ini perlu karena berkaitan dengan kartu panggil yang akan disebarkan," jelasnya.

Selain itu, masalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara perlu senantiasa dijaga dengan memberikan kerja yang maksimal di waktu yang tersisa jelang pilkada. "Trust publik terhadap KPU yang harus dijaga karena tudingan dari berbagai pihak terkait penyelenggara yang bisa saja terpengaruh paslon tertentu. Ini yang perlu kita jaga" tandas Hidayatullah.

Laporan: Didul Interisti

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations