Oleh: Fitriani
WNA Menyerbu Negeriku

Sungguh ironis bin akut negeri ini. Sistem demokrasi yang mereka anut sepertinya semakin lama semakin membawa pada kehancuran dan ketidaksejahteraan. Bagaimana tidak, salah satunya ialah negeri yang katanya kaya akan sumber daya di dunia ini malah menjadi negeri dengan penduduk miskin plus negeri dengan hutang terbanyak di dunia.  Jumlah penduduk miskin sampai Maret 2016 mencapai 28,01 juta dan jumlah utang Indonesia pada luar negeri  sekitar Rp 4.215,6 miliar.

Salah satu dari sekian banyak penyebab banyaknya penduduk miskin ialah karena tingkat  pengangguran yang semakin melonjak disebabkan minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara dan kekayaan alamnya yang hampir seluruhnya dikelola oleh asing. Padahal, jika kita kembali kepada dua tahun yang lalu, saat kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014 lalu. Menurut Jokowi, langkah itu diambil guna menekan angka pengangguran di Tanah Air. “Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (3/7/14).

Dan ternyata, janji 10 juta lapangan kerja itu pun sepertinya akan dipenuhi. Namun anehnya, 10 juta lapangan kerja yang dimaksud ternyata diperuntukkan bagi warga China (RRC) yang akan bekerja di Indonesia dalam banyak proyek besar infrastruktur yang diteken oleh Jokowi dengan Pemerintah Komunis China (PKC). 

Cikal Bakal Datangnya Pekerja Asing

Tentu, kita masih ingat ketika awal bulan lalu (Januari 2016), Indonesia resmi tergabung dalam kawasan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) yang tujuan utamanya adalah terwujudnya perdagangan bebas. Pemberlakuan kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean sejak awal 2016 akhirnya memicu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Selama Januari tahun ini saja, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA ) masuk ke Indonesia untuk bekerja di berbagai sektor usaha. Data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah TKA Indonesia bertambah sebanyak 73,46 % sejak diterapkannya MEA, dari 14.550 pekerja pada bulan Desember 2015, menjadi 25.283 pada bulan Januari 2016. (Fajar.co.id)

Hal tersebut menjadi wajar, karena MEA sendiri sejatinya adalah liberalisasi perdagangan negara-negara Asia Tenggara, yang merupakan inti dari kesepakatan MEA. Saat berlakunya pasar tunggal tersebut, bukan hanya akan terjadi aliran barang saja, tapi juga jasa, investasi, dan tenaga kerja asing yang terampil maupun tidak, akan lebih bebas keluar masuk di negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia yang kini sudah resmi sebagai salah satu negara yang terlibat.  Dan buktinya sekarang sudah sangat nampak, hampir setiap saat di bandara-bandara berentetan WNA China yang baru tiba di Indonesia. Parahnya lagi, yang datang bukan cuman pekerja yang terampil, namun pekerja-pekerja kasar seperti buruh pun berbondong-bondong datang ke negeri ini. Lantas, jika sudah demikian apakah semua itu akan membawa kebaikan untuk Indonesia atau bahkan sebaliknya.  

Akibat dari membanjirnya Tenaga Kerja Asing di negeri ini, sudah pasti berpengaruh pada hilangnya  pekerja lokal.  Sebelum Indonesia masuk dalam MEA saja, tingkat pengangguran semakin meningkat. Apalagi, dengan masuknya para WNA, maka otomatis pengangguran akan semakin bertambah. Para pencari kerja harus lebih rajin mengasah kemampuan mereka. Sebab, persaingan kini bukan lagi hanya terjadi diantara pekerja satu negara, tetapi juga harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Bukannya yang tidak punya kerja mendapatkan pekerjaan, malah sebaliknya, yang dapat kerja malah terancam kehilangan pekerjaannya, seperti PHK.  Akibatnya akan muncul kerusuhan sosial, persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, serta dominannya kaum kapital terhadap warga local. 

Belum lagi masuknya WNA juga dapat merusak keluarga dan generasi. Gaya hidup liberal yang dibawa akan merusak tatanan masyarakat dan berakibat pada rusaknya tatanan keluarga. Apalagi sebelumnya Indonesia sudah menganut paham bebas dalam kehidupannya, tanpa diatur oleh aturan Islam. Guncangan ekonomi keluarga akibat konsumtifisme yang makin menggila di tengah tingginya tingkat pengangguran akan berimbas pada tingkat perceraian. Ancaman ini kemudian merambah pada lost generation karena maraknya kebebasan, hedonisme, pergaulan bebas, dan seks bebas serta hamil di luar nikah

Padahal, kebijakan pembangunan dalam Islam sangat terkait dengan kebijakan ekonomi. Penerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh dan murni yang menyangkut kepemilikan, pengeloaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan politik ekonomi dengan benar akan memberikan kemandirian terhadap negara.

Dengan begitu masalah penyelenggaraan negara akan tuntas, masalah pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya terselesaikan dan mandiri serta leluasa bagi penguasa dalam membuat kebijakan tanpa membebani rakyatnya.

Kemudian terkait pendudukan asing, Khilafah Islamiyah akan memberikan perlakuan berdasarkan statusnya. Pertama, warga negara kafir harbi, baik secara nyata memerangi kaum muslimin maupun tidak. Kedua warga kafir mu’ahad yaitu warga yang terikat dengan perjanjian dengan Khilafah atau kaum muslimin dan secara nyata tidak memerangi atau tidak sedang berperang dengan kaum muslimin.


*Penulis merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Unidayan Baubau.

No. HP: 082191370663

Email: phityalmujahidah30@gmail.com

Alamat: Jln. Wa ode Wau No. 51 Baubau

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations