Oleh: Risnawati, STP
Negara Demokrasi Gagal Jamin Keamanan Pangan

Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tanpa topan. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negeri ini pun lantas dilabel sebagai negara agraris. Digambarkan memiliki hamparan lahan pertanian yang amat luas. Memiliki laut dan samudera, serta garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis anugerah Yang Maha Kuasa itu, memungkinkan hampir seluruh jenis komoditas pertanian dalam arti luas ada. Gemah ripah lohjinawi, katanya.

Tapi itu hanyalah tinggal “mitos”. Dongeng pengantar tidur anak-anak agar doktrin cinta negeri terhunjam ke dalam lubuk hatinya. Tetapi tatkala membuka mata, telinga, dan hati, mereka akan limbung menatap sekelilingnya. Apa yang didengarnya, tak sesuai dengan yang dilihatnya. Mereka melihat beras negeri tetangga, Vietnam dan Thailand mengalir deras masuk pasar sampai pelosok negeri. Daging sapi Australia menghiasi sudut-sudut pasar. Gula juga demikian, bertebaran di meja-meja warung kopi. Bahkan tahu tempe yang katanya makanan rakyat ternyata berbahan impor, terakhir beredar bakteri berbahaya yang terinfeksi dalam benih cabe yang ditanam oleh warga Tiongkok di Bogor.

Seperti dilansir dalam Suaramedannews.com, Jakarta – Ditemukannya cabai yang telah ditanam oleh warga China di Indonesia, merupakan pukulan berat bagi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, hal tersebut disinyalir bisa berujung pada perang ekonomi untuk menjajah Indonesia. Cabai tersebut mengandung bakteri berbahaya yang mengancam kelangsungan tanaman pangan lokal. “Ini merupakan bentuk perang biologis yang dilancarkan negara asing kepada Indonesia,” tegas Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI dalam rilis yang diterima, Selasa (13/12).

Begitupun dalam Tempo.Co, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Hermanto, mengingatkan bakteri berbahaya yang terinfeksi dalam benih cabe yang ditanam oleh warga Tiongkok di Bogor bisa mengancam kedaulatan pangan Indonesia. "Bakteri berbahaya itu bisa menular dan menimbulkan penyakit pada tanaman lainnya, sehingga tanaman yang tertular bakteri itu selanjutnya akan berkurang produktivitasnya. Ini merupakan ancaman yang serius dan bisa mengakibatkan krisis pangan di Indonesia," kata Hermanto saat dikonfirmasi dari Padang, Selasa, 13 Desember 2016.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta kepolisian mengusut kasus tanaman berbakteri yang ditanam warga Cina di Bogor. Viva pun menilai, kasus ini adalah bagian dari bioterorisme karena menebarkan penyakit bakteri dari luar, masuk ke wilayah Indonesia. "Jika penyakitnya sudah menyebar luas, maka biasanya ada obat khusus yang diproduksi oleh pabrik. Ini adalah aksi bioterorisme yang menggunakan makhluk hidup," katanya. 

Kapitalisme Biang Kelemahan Keamanan Pangan

Ketersedian pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersedian pangan dalam hal ini lebih sering dilihat secara makro. Jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap cukup. Masalah distribusi dan bisa diakses oleh tiap individu atau tidak, itu tidak jadi perhatian.

Disamping itu dengan filosofi kebebasan ala kapitalis maka penyediaan pangan itu harus diberikan kepada swasta secara bebas. Keserdiaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak membatasi pelaku penjamin ketersedian pangan oleh negara. Hal itu memungkinkan pihak-pihak lain di luar negara (swasta DN dan LN) bisa mengambil andil yang sangat besar.  

Akibatnya terjadilah monopoli bahan pangan, menumpuknya kendali supply pangan pada sekelompok orang, serta impor yang menyebabkan ketergantungan kepada Negara lain ( lihat RUU tentang Pangan). Contoh, saat ini impor kedelai yang 90% berasal dari AS dikuasai oleh empat perusahaan saja termasuk Cargill yang induknya di AS, impor gula dikuasai oleh 7-8 perusahaan saja, impor gandum yang tahun ini bisa mencapai 7,1 juta ton senilai USD 3,5 miliar atau setara Rp 32,8 triliun (liputan6, 17/6) dikuasai tidak lebih oleh 4 perusahaan saja, yang terbesar Bogasari dari Grup Salim. Hanya beras yang impornya dikendalikan oleh negara, tapi pelaksanaan impornya yang ditenderkan kepada importir swasta dan dijadikan bancakan oleh para pejabat dan politisi.

Pada saat ini perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar mampu menguasai pangan dari hulu hingga hilir (contoh, mulai dari impor gandum, industri tepung terigu sampai makanan olahan berbahan tepung terigu dikuasai oleh perusahaan dari satu grup, terutama grup Salim Bogasari – Indofood cs). Akibatnya mereka bisa mengendalikan penentuan harga di pasar, dan menyebabkan hilangnya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas. 

Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap induvidu bisa mendapatkan kebutuhan pangannya. Melainkan bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun mendapat bantuan agar bisa membeli.  Jadi distribusi yang menentukan akses pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi kapitalis. Pada faktanya sangat sering kita temukan stok pangan melimpah tapi banyak orang tidak bisa mengaksesnya, dikarenakan mereka tidak punya uang untuk membeli, apalagi ketika stok pangan kurang sehingga harga pangan melambung. 

Ketika kondisi stok pangan tidak mencukupi, mereka tidak memiliki modal untuk memproduksi sendiri atau mereka tidak punya kesempatan untuk ikut dalam proses produksi, kalaupun mereka bisa memproduksi mereka tidak memiliki akses untuk memasarkan produksinya atau kalah saing dengan produsen yang lebih besar. Sehingga pada sistem ini tidak ada jaminan bagi setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.

Bukti kelemahan negara dalam melindungi rakyat dengan pangan yang aman. Negara tidak menjamin bahan pangan dari asing yang masuk terbebas dari unsur membahayakan. Juga bukti, betapa lemah keamanan negara dari masuknya unsur asing  (orang, barang) yang memiliki maksud buruk terhadap negara dan rakyat

Pandangan Islam

Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan Daulah. Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.  Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri. Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negara tergadai pada negara lain. 

Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara.  Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis. Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistensi negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.

Begitupun sebaliknya. Karena itu jaminan tersedianya pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu Negara harus mendapat perhatian penting dari Negara. Ketersediaan pangan bisa dilakukan dengan  meningkatkan produksi pangan dalam negri ataupun dengan impor bahan pangan dari luar negri. 

Kebijakan impor pangan dari luar negeri diambil oleh Negara tentu setelah Negara mengambil kebijakan dan strategi peningkatan produksi pangan nasional sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan impor pangan yang diambil oleh Negara tentulah harus memperhatikan bebera hal yang terkait dengan kekuatan politik Negara. Contoh kondisi negeri ini yang sangat tergantung pada impor bisa mempengaruhi stabilitas dalam negeri. 

Seperti kedelai, dari kebutuhan sebesar 3 juta ton, produksi dalam negri banya 800.000 ton saja. Artinya 2,2 juta ton harus diimpor dan 90%-nya dari Amerika. Hal sama juga terjadi atas gandum yang 100 % impor, jagung, gula, bahkan garam.  Ketika produksi pangan negara asal impor mengalami gangguan, atau terjadi spekulasi harga di tingkat internasional sehingga harga melambung seperti yang terjadi beberapatahun lalu, maka stabilitas dalam negeri ini akan terganggu.

Karena itu impor pangan haruslah tidak terus menerus, dan tidak boleh dijadikan sandaran penyediaan pangan dalam negeri sebab hal itu akan menyebabkan ketergantungan kepada negara lain.  Jika itu terjadi, hal itu membuka jalan bagi negara lain itu untuk mengintervensi bahkan mengontrol Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang demikian adalah haram sebab kita haram menyediakan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin.  Allah SWT berfirman: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (TQS. an-Nisa’ [4]: 141).

Walhasil, negara harus benar-benar memperhatikan kebijakan impor bahan pangan. Ataupun kebijakan ekspor jika kebutuhan pangan itu belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini, daulah harus mengupayakan semaksimal mungkin terwujudnya kemandirian pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.  

Semua kebijakan dan strategi itu hanya akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh kepemimpinan yang baik dalam sistem kenegaraan yang bisa terjamin adanya keterpaduan antar sektor, bukan malah terjadi ego antar sektor ditengah kepemimpinan yang lemah seperti saat ini.  Hal itu hanya bisa terwujud dalam sistem Khilafah ‘ala minhan an-nubuwwah.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.


*Penulis merupakan staf Dinas Pertanian dan aktivis MHTI Kolaka

Email: syaddad2006@yahoo.co.id

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations